Masalah Penegakan Hukum Di Indonesia Saat Ini

Standard

Hukum di Indonesia saat ini menurut saya sangatlah memprihatinkan, karena semua permasalah yang akan di selesaikan itu selalu tidak jelas. Para penegak hukum mentalnya sangatlah rapuh dan penuh dengan nuansa KKN (Krupsi, Kolusi dan Nepotisme). Jadi kita tidak bisa mengharapkan penegakakan hukum yang adil dan kepastian hukum. Karena yang benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum berjalan efektif.Mulai dari tindakan pidana yang diberikan oleh kalangan bawah sampai menengah ke atas. Dari golongan itulah yang membedakan pemberian hukuman di Indonesia saat ini.

Tingkat kejahatan itu terjadi karena para aparat sebagai gerbang penegak hukum mempunyai mental level “dada tiarap”. Mereka lebih mengutamakan tingkat kejahatan yang lebih menguntungkan mereka. Sedangkan para penjahat menjadi lebih merdeka, karena  apabila mereka tertangkap polisi, mereka rela mngeluarkan materi agar terbebas dari jerat hukum sehingga efek jera yang kita harapkan dari penegak hukum tidaklah tercapai.

Contoh masalah akibat dari penyelewangan penegakan hukum yaitu korupsi yang semakin meraja rela. Mereka tidak akan pernah takut apabila ketahuan telah melakukan tindakan korupsi. Karena para koruptor dapat membagikan hasil korupsi kepada polisi, hakim, jaksa, maupun pengacara agar mereka mndapatkan hukuman yang ringan. Bahkan yang saya lihat berita di televisi para koruptor memang di penjara tetapi mereka mendapatkan perlakuan yang khusus di dalam penjara. Seperti ruangan yang  VIV. Jadi para koruptor itu tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Berbeda dengan kejahatan kelas “teri” yang melakukan kejahatan karena dorongan perut atau kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Mereka malah di beri hukumana yang menurut saya itu berlebihan.

Dalam kasus pidana yang menyimpang ini selalu terjadi dimulai dari saat pemeriksaan sebuah perkara. Pada saat pemeriksaan para aparat penegak hukum berpedoman pada undang-undang yang biara dianggap mereka bekerja secara profesional. Padahal dalam kenyataannya tidak pernah bisa lebas dari arahan pimpinan mereka untuk missi sebuah kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah UANG. Terkadang perkara pidana yang diawali oleh pihak pelapor yang dirugikan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian antara pelapor dan terlapor. Tetapi dalam pelaksanaannya oleh para oknum polisi masih diteruskan ke kejaksaan bila tidak disuap dengan sejumlah uang yang cukup besar, yaa tergantung besar kecilnya suatu perkara. Memang sih di undang-undang disebuatkan suatu perkara baik ituperkara kecil sampai perkara besar pun harus di tegakkan secara hukum. Tetapi malah disalahgunakan oleh para oknum penegak hukum. Undang-undang tesebut hanyalah sebagai kedok mereka saja. Kedok inilah yang dimanfaatkan untuk acara pemerasan terselubung. Kita lihat saja dari masalah yang di beritakan di televisi tentang anak kecil mengambil sendal jepit pak polisi atau seorang kakek-kakek yang mengambil pisang di kebun orang lain dan lain sebagainya. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mebebaskan dirinya. Karena mereka tidak punya uang untuk menyuap polisi tersebut, jadi mereka tanpa proses panjang langsung diberi hukuman yang tidak setimpal dengan kejahatannya. Ini adalah fakta-fakta yang terdapat dilapangan.

Kasus-kasus penyelewengan penegaka hukum di Indonesia ini terjadi karena beberapa hal :

1.      Tingkat kekayaan seseorang

Tingkata kekayaan seseorang itu mempengaruhi berapa lama hukuman yang iya terima. Banyak orang-orang penting dan kaya yang melakukan kejahatan yang kejahatannya itu benar-benar merugika n negara puluhan milyar rupiah, tetapi status terpidana hanya dijatuhi hukuman tahanan rumah. Proses pengadilan pun berjalan dengan cepat. Itu semua karena mereka mempunyai kemampuan menyewa pengacara yang tangguh dengan tarif mahal yang dapat meluluhkan dakwaan kejaksaan. Kita bandingkan dengan perkara yang dilakukan oleh rakyat kecil. tersangka malah ada yang diberi hukuman sampai bertahun-tahun.

2.      Tingkat jabatan seseorang

Orang yang mempunyai jabatan tinggi apabila mempunyai masalah selalu penyelesaian masalahnya dilakukan dengan segera, agar dapat mencegah tindakan hukum yang mungkin bisa dilakukan. Tetapi berbeda dengan pegawai rendahan. Pihak kejaksaan pun terkesan mngulur-ngulur janji untuk menyelesaikan kasus tersebut. Rasa ketidakadilan mayarakat sangat terusik dengan kajadian yang saya jelaskan barusan.

3.      Nepotisme

Seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan dan orang tersebut dari keluarga yang berperan penting dalam negara ini. Dia dapat berkeliaran bebas tanpa harus menanggung hukuman yang ia terima dari tindakan kejahatan dia. Berbeda dengan kasus seperti narkoba yang dilakukan seseorang dari keluarga biasa-biasa saja. Orang tersebut langsung di vonis dan di jatuhi hukuman.

4.      Tekanan Internasional

Dalam pandangan masyarakat, derajat tekanan internasional menentukan kecepatan aparat melakukan penegakan hukum dalam mengatasi kasus kekerasan.

Beberapa Akibat Penyelewengan Penegakan Hukum di Indonesia

1.      Ketidakkepercayaan masyarakat pada hukum

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum muncul karena hukum itu lebih banyak merugikannya. Dilihat dari yang diberitakan ditelvisi pasti masalah itu selalu berhubungan dengan uang uang dan uang. Masalah diselesaiakn karena ada uang. Jadi meurut saya hukum = uang.

2.      Penyelesaian Konflik dengan Kekerasan

Penyelesaian ini lebih dititik beratkan dari suatu kelompok terhadap bagaimana kelompok tersebut mnyelesaikkannya. Kebanyakan kelompok tersebut lebih dalam bentuk kekerasan dalam penyelesaian. Mereka tidak menganut kebenaran menurt hukum, mereka menerapkan sanksi tersebut menurut pertimbangan rasioanal, berapa banyak kerugian yang dialaminya. Tidak didengarkannya alasan mengapa tesangka melakukan hal tersebut.  Tetapi dibalik itu semua masyarakat mempunyai tujuan untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan juga memberi peringatan ke pada masyarakat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

3.      Pemanfaatan Penyelewengan Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi

Dengan adanya pengacara yang lebih membela kliennya yang menawarkan dia dengan sejumlah uang yang banyak. Dan adanya hakim yang seharusnya memutuskan keadilan malah lebih condong ke orang yang memberikan dia materi yang banayk. Dan karena menyangkut uang, hanya orang kaya lah yang dapat menikmati keadaan penyelewengan  penegakan hukum ini. Sementara orang miskin (atau yang relatif lebih miskin) akan putusan pengadilan yang lebih tinggi.

4.    Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses Peradilan

Banyak negara luar yang membuka usaha di indonesia. Dan itu juga menguntungkan bagi pendapatan negara indonesia. Apabila negara tersebut melakukan tindakan kejahatan di indonesia, dan indonesia akan menghukumnya, tetapi negara tersebut malah mengancam kalau dia akan mencabut usahanya di inonesia. Mau gak mau indonesia harus mengalah. Tekanan seperti itulah yang mengakibatkan penyelewengan penegakan hukum.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s