Kondisi Hukum Ekonomi di Indonesia

Standard

Berdasarkan UUD 1945 Indonesia merupakan negara Hukum. Fungsi dari hukum tersebut adalah untuk mengatur dan mengawasi dalam berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi. Disini saya akan menjelaskan kondisi hukum ekonomi di Indonesia.
Di Indonesia hukum ekonomi adalah sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perekonomian di negara indonesia, sehingga Hukum ekonomi Indonesia harus mampu menciptakan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu kebutuhan masyarakat akan hukum ekonomi ikut berkembang. Sebagian masyarakat menyebabkan peraturan yang ada dalam bidang perekonomian tidak lagi dapat mengikuti dan mengakomodasi hukum dibidang ini, sehingga membutuhkan aturan baru dibidang hukum ekonomi tersebut.
Pembangunan perekonomian hukum ekonomi juga harus disusun berlandaskan kondisi ekonomi yang terjadi. Di Indonesia sendiri kita melihat bagaimana persoalan ekonomi timbul karena sebuah kelangkaan. Maksudnya sumber daya yang ada sedikit digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Penggunaan lebih besar daripada sumber daya yang ada. Masyarakat tidak menggunakan sumber daya secara efisien. Yang mereka fikirkan adalah yang penting kebutuhan merekan terpenuhi. Dari persoalaan itulah yang menyebabkan sebuah kelangkaan. Di sinilah letak peran dan fungsi dari hukum ekonomi yaitu sebagai salah satu alat untuk mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan masalah ekonomi dan juga aturan-aturan hukum yang berlaku.
Hukum ekonomi merupakan alat yang paling tepat dalam mengatur keseluruhan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di suatu negara sehingga kepentingan-kepentingan pelaku ekonomi dapat terpenuhi secara adil dan merata. Hukum yang mengatur tentang perekonomian di atur dalam pasal 33 UUD 1945 yang berisi tentang :
1.  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
2.  Cabang–cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Ayat pertama berisi tentang semua yang menyangkut perekonomian indonesia akan dilakukan secara bersama dan sesuai dengan asas kekeluargaan sehingga memiliki struktur yang kuat untuk perkemabangan perekonomian Indonesia.
Ayat kedua dapat kita pahami dari kalimat semua produksi yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi rakayat memberi tugas kepada negara untuk mengadakan kebijakan, penganturan, pengelolaan dan pengawasan kepada semua cabang produksi dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Ayat ketiga adalah pejelasan selanjutnya dari ayat kedua bahwa semua kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin. Jangan kekayaan alam dikeruk terus menerus yang embuat keadaan alam menjadi semakin rusak dan habis. Dan itu artinya negara bertanggungjawab penuh atas kemakuran dan kesejahteraan rakyatnya.
Pada ayat ke empat dapat kita lihat dengan kondisi yang ada dilapangan akan jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh pasal 33 UUD 1945. Dalam kenyataannya banyak prinsip-prisip dalam ayat tersebut yang dilanggar dalam masalah-masalah ekonomi. Seperti masalah ekonomi yang timbul karena ketidakadilan, para koruptor dengan seenak hati menggunakan uang negara, uang hasil pajak yang seharusnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat malah digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran diri sendiri. Sedangkan dalam prinsip efisiensi juga, penggunaan atau alokasi dana dari pemerintah untuk berbagai sektor dirasa kurang serta tidak seperti yang diharapkan rakyatnya. Pemerintah lebih banyak mengeluarkan dana untuk proyek-proyek yang memakan banyak lahan. Yang uangnya itu malah di manfaatkan oleh para-para tikus yang tidak punya hati. Pemerintah juga lebih banyak mengeluarkan dan untuk biaya import mulai dari sandang, pangan, papan. Sehingga ekspor dari hasil dalam negeri lebih sedikit dibanding impor dari luar negeri dan mengakibatkan masyarakat bersikap konsumtif. Dalam masalah lingkungan juga, banyak lahan-lahan yang sebelumnya di tanami pepohonan malah dibabat habis untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan dengan mengesampikan kondisi lingkungan. Seharusnya lahan-lahan tersebut bisa lebih dimanfaatkan lagi untuk dijadikan tempat pariwisata, dengan memanfaatkan flora dan fauna yang ada yang dapat mengundang wisatawan asing untuk berkunjung sehingga dapat menambah devisa negara. Selain menambah devisa, flora dan fauna jadi lebih terlindungi dan dapat dilestarikan dan apabola ada tempat/lahan yang banyak sekali ditanami pepohonan, itu juga dapat dijadikan sumber penyimpanan air karena dibawah pepohonan itu terdapat banyak air. Seharusnya hukum ekonomi bertindak, terdapat hukum dimana ada lahan-lahan yang dilindungi oleh hukum. Siapa yang menebang hutan secara liar akan dikenakan hukuman, tepai dalam kenyataannya banyak petugas yang mau di suap agar mengijinkan penebangan liar itu terjadi.
Permasalahan ekonomi ini sangat perlu diatur agar pemanfaatan sumber daya yang terbatas dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip – prinsip keadilan yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung dengan dukungan dari kelembagaan hukum ekonomi yang kuat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kelembagaan hukum ekonomi di Indonesia tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang ada. Perkembangan ekonomi selalu lebih cepat dibanding pembuatan hukumnya. Padahal, ekonomi tidak bisa bekerja sendiri tanpa hukum dan juga politik. Ini yang menyebabkan perkembangan ekonomi di Indonesia tidak bisa berlangsung secara signifikan.
Walaupun hukum dan ekonomi mempunyai bidang masing-masing, tetapi pada pembahasan diatas, mengenai sumber daya yang terbatas yang termasuk kelangsungan ekonomi, menyebabkan perlunya suatu lembaga hukum yang dapat menangani atau mengatur permasalahan tersebut agar pihak-pihak yang menggunakan sumber daya dan pihak-pihak yang berkepentingan mendapat perlakuan yang adil. Jadi keterkaitan antara hukum dan ekonomi itu tidak dapat dipisahkan .
Dengan demikian hukum pereekonomian di negara kita menurut saya sudah melenceng dari pancasila maupun dari UUD 1945 karena belum bisa bertindak adil dan merata. Seharusnya hukum bertindak sesuai dengan tugasnya yaitu membela kebenaran dan menindas kejahatan. Jangan berprinsip “diamana ada uang disitu hukum berpihak”. Semoga hukum perekonomian di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadikan negara kita tercinta ini menjadi negara yang diisikan oleh rakyat yang makmur dan sejahtera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s