Aside

Berdasarkan artikel yang saya baca, hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

Banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran hukum berbeda dengan kejahatan namun bisa juga dikenakan sanksi SEHARUSNYA. Kejahatan adalah pelanggaran yang bukan hanya melanggar hukum perundang-undangan tetapi juga nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan di masyarakat. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan, tidak memberi efek langsung pada orang lain. Namun di Indonesia terdapat tindakan-tindakan yang dimaklumi padahal termasuk  pelanggaran hukum.

Kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran hukum terhadap pelanggaran etika yang nyatanya masih kerap kali dimaklumi. Misalnya saya ambil contoh yaitu kelakuan para pejabat indonesia sebanyak 75 mobil dinas anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2004-2009 belum dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, para wakil rakyat itu sudah mengakhiri masa jabatannya. Para anggota Dewan kecuali empat pimpinan Dewan diberi fasilitas berupa mobil dinas Toyota Altis tahun 2007. Mobil itu dibeli dengan menggunakan APBD DKI dan berfungsi sebagai mobil operasional. Jadi, begitu anggota Dewan berhenti, mereka wajib mengembalikan mobil tersebut. Para pejabat yang tidak mempunyai etika untuk berkewajiban mengembalikan fasilitas yg diberikan kepada negara seharusnya diberi sanksi tetapi masih kerap dimaklumi. Masih banyak lagi sebenarnya tindakan pelanggaran hukum terhadap pelanggaran etika seperti tidur saat rapat paripurna, kasus suap dan korupsi, berkelahi sampai video porno, kalau semuanya dibahas satu persatu tidak akan cukup. Setidaknya itulah gambaran negatif kelakuan para pejabat yang tidak perlu ditiru. Dan sangat disayangkan peristiwa tersebut bukan untuk diselesaikan secara hukum namun hanya dipandang sebagai peristiwa politik yang disesalkan.

Pelanggaran hukum memang berkaitan sekali dengan pelanggaran etika. Seperti contoh di atas, di saat seorang pemimpin kita melakukan tindakan pelanggaran hukum pasti akan ada pertanyaan “Dimana etika para pemimpin kita???”. Pemimpin yang seharusnya memberi contoh yang baik terhadap rakyatnya tetapi malah melakukan tindakan pelanggaran hukum. Seperti misalnya lagi ketua mahkamah konstitusi yang melakukan tindakan korupsi si Akil Mochtar. Mahkamah konstitusi yang merupakan lembaga tertinggi penegak hukum di Indonesia ketuanya saja melakukan korupsi, siapa lagi yang dapat kita pecaya?. Seharusnya para pemimpin lebih mendalami lagi tentang etika profesi dan hukum dengan benar dan bijaksana sehingga masyarakat dapat percaya kembali bahwa hukum akan ditegakkan secara adil.

http://www.anneahira.com/pelanggaran-hukum.htm

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum.html

Opini Pelanggaran Hukum Trerhadap Pelanggaran Etika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s