PENERAPAN IFRS PADA BEBERAPA NEGARA DAN PERUSAHAAN DI DUNIA

Standard

1. Perusahaan yang mengacu pada IFRS

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah Standar dasar, Pengertian dan Kerangka Kerja (1989) yang diadaptasi oleh  Badan Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards Board (IASB)).

Sejumlah standar yang dibentuk sebagai bagian dari IFRS dikenal dengan nama terdahulu Internasional Accounting Standards (IAS). IAS dikeluarkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional (Internasional Accounting Standards Committee (IASC)). Pada tanggal 1 April 2001, IASB baru mengambil alih tanggung jawab gunan menyusun Standar Akuntansi Internasional dari IASC. Selama pertemuan pertamanya, Badan baru ini mengadaptasi IAS dan SIC yang telah ada. IASB terus mengembangkan standar dan menamai standar-standar barunya dengan nama IFRS.

IFRS dianggap sebagai kumpulan standar “dasar prinsip” yang kemudian menetapkan peraturan badan juga mendikte penerapan-penerapan tertentu.

Standar Laporan Keuangan Internasional mencakup:

  1. Peraturan-peraturan Standar Laporan Keuangan Internasional (Internasional Financial Reporting Standards (IFRS)) dikeluarkan setelah tahun 2001
  2. Peraturan-peraturan Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards (IAS)) dikeluarkan sebelum tahun 2001
  3. Interpretasi yang berasal dari Komite Interpretasi Laporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)) dikelularkan setelah tahun 2001
  4. Standing Interpretations Committee (SIC) dikeluarkan sebelum tahun 2001
  5. Kerangka Kerja untuk Persiapan dan Presentasi Laporan Keuangan (1989) (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (1989))

Manfaat menggunakan IFRS yang bisa dirasakan oleh perusahaan adalah :

–          Penurunan dalam hal biaya
–          Penurunan / pengurangan resiko ketidakpastian dan misunderstanding
–          Komunikasi yang lebih efektif dengan investor
–          Perbandingan dengan anak perusahaan dan induk persahaan di negara yang berbeda dapat dilakukan
–          Perbandingan mengenai contaractual terms seperti lending contracts dan bonus atas kinerja manajemen (Roberts et al. 2005)
Dikarenakan IFRS merupakan standar keuangan internasional dan terdapat manfaat tersendiri bila mengacu pada IFRS maka banyak perusahaan yang mengacu pada IFRS dalam menyusun laporan keuangannya. B erikut ini beberapa perusahaan dari berbagai negara yang mengacu IFRS dalam penyusunan laporan keuangannya.

 

NO Nama Perusahaan Negara Asal
1 British Petroleum Inggris
2 Chevron Corporation USA
3 Coca Cola Company USA
4 ExxonMobil Corporation USA
5 Forex Capital Markets Limited Inggris
6 Jardine Matheson Holdings Inggris
7 Logitech International S.A. Swiss
8 L’Oreal Corporation Prancis
9 Malayan Banking Berhard Malaysia
10 Malaysia Smelting Corporation Malaysia
11 Nokia Corporation Finlandia
12 PT Adhi Karya Tbk Indonesia
13 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Indonesia
14 PT. Aneka Tambang Tbk Indonesia
15 PT. Freeport Tbk Indonesia
16 PT. Garuda Indonesia Tbk Indonesia
17 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Indonesia
18 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Indonesia
19 PT.Mustika Ratu Tbk Indonesia
20 Royal Bank Of Canada Kanada
21 Royal Dutch Shell Belanda
22 Sinopec China
23 Sri Trang Agro Industry Thailand
24 STX Pan Ocean Korea
25 The Walt Disney Company Kanada
26 Total S.A Prancis
27 Toyota Motor Corporation Jepang
28 Unilever PLC Inggris
29 Volkswagen Jerman
30 Walmart USA

 

2. Tiga negara yang mengacu pada IFRS

1) Belanda

IFRS yang berlaku adalah yang diadopsi oleh EU (European Union), dan telah dipersyaratkan penerapannya untuk laporan keuangan konsolidasian. Sistem Hukum yang dianut adalah Hukum Kode.

2) Kanada

Kanada;  IFRS yang berlaku adalah yang dipublikasikan oleh IASB, dan telah dipersyaratkan penerapannya untuk laporan keuangan interim dan tahunan. Sistem Hukum yang dianut Kanada adalah Hukum Umum.

3) Jepang

IFRS yang berlaku adalah yang diadopsi oleh Financial Service Agency, dan diperbolehkan diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat tertentu. Sistem Hukum yang dianut Jepang adalah Hukum Kode.

3. Alasan mengapa Belanda, Kanada dan Jepang mengacu pada IFRS

pasti pembaca sebelumnya sudah menemukan blog-blog yang menuliskan tentang perusahaan-perusahaan dan negara-negara yang mengacu pada IFRS dan alasan mengapa mereka menerapkan IFRS dan alasan mengapa menggunakan hukum kode atau hukum  umum. Pada intinya IFRS tersebut memanglah pelaporan keuangan yang sudah mempunyai standar internasional dan apabila sebuah perusahaan telah mengacu pada IFRS pada laporan keuangannya maka akan diakui dan dimengerti oleh semua negara. Lalu disetiap negara pasti mempunyai sistem hukum tersendiri dan hukum ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan standar akuntansi internasional. Hukum yang dimaksud yaitu hukum kode dan hukum umum. Hukum kode merupakan satu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur sehingga aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap sedangkan hukum umum adalah hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statute (hukum sipil) yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.

Di negara Belanda menggunakan hukum kode atau hukum perdata yang berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.

Selanjutnya pembahasan tentang negara Kanada yang menanut hukum umum. Dahulu Kanada merupakan bekas jajahan Prancis dan Britania Raya. Karena pernah dijajah oleh negara pencetus hukum kode (Prancis) dan hukum umum (Britania Raya) Kanada menjadi anggota La Francophonie dan Negara Persemakmuran (Commonwealth). Namun demikian mayoritas Kanada lebih condong (mengikuti) Britania Raya karena Prancis pernah dikalahkan dalam perang dengan Britania Raya sehingga system pemerintahan Kanada ada dibawah pimpinan Britania Raya. Itulah sebabnya mengapa saat ini Kanada menganut hukum umum (Britania Raya) bukan hukum kode (Prancis).

Dan terakhir mengenai hukum jepang yang menganut hukum kode. Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman; pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sector swasta sebagai pembuat standar akuntansi.

Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Di dalam bab 2 membedakan orientasi akuntansi antara penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Akuntansi peyajian wajar biasanya berhubungan dengan negara-negara hukum umum, sedangkan akuntansi kepatuhan hukum umumnya ditemukan di negara-negara hukum kode. Perbedaan ini terlihat dalam proses penetapan standar, di mana sector swasta lebih berpengaruh di negara-negara hukum dengan penyajian wajar, sedangkan sektor publik lebih berpengaruh di negara hukum kode dengan kepatuhan hukum.

Referensi :

www.pwc.com

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata

http://ainanoface.blogspot.com/2011/04/sak-jepang.html

IFAC DAN IASB

Standard

IFAC

International Federation of Accountants (IFAC) adalah organisasi global untuk profesi akuntansi. Didirikan pada tahun 1977, IFAC memiliki 179 anggota dan asosiasi di 130 negara dan yurisdiksi, yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan yang bekerja dalam praktek umum, industri dan perdagangan, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Organisasi, melalui papan penetapan standar yang independen, menetapkan standar internasional tentang etika, audit dan jaminan, pendidikan akuntansi, dan akuntansi sektor publik. Hal ini juga mengeluarkan pedoman untuk mendorong kinerja berkualitas tinggi oleh akuntan profesional dalam bisnis.

Untuk memastikan kegiatan IFAC dan pengaturan tubuh yang didukung oleh IFAC standar independen responsif terhadap kepentingan publik, Bunga Badan Pengawasan Umum internasional (PIOB) didirikan pada Februari 2005.

Misi

Misi IFAC adalah untuk melayani kepentingan publik dengan: memberikan kontribusi bagi pengembangan standar kualitas tinggi dan bimbingan; memfasilitasi adopsi dan pelaksanaan standar kualitas tinggi dan bimbingan, memberikan kontribusi bagi pengembangan organisasi akuntansi profesional yang kuat dan perusahaan akuntansi dan tinggi kualitas praktek oleh akuntan profesional, dan mempromosikan nilai akuntan profesional di seluruh dunia, dan berbicara tentang isu-isu kepentingan publik.

Visi

Visi IFAC adalah bahwa profesi akuntansi global yang diakui sebagai pemimpin dihargai dalam pengembangan organisasi yang kuat dan berkelanjutan , pasar keuangan , dan ekonomi .

sejarah

The International Federation of Accountants didirikan pada tanggal 7 Oktober 1977, di Munich , Jerman , pada Kongres Dunia ke-11 Akuntan. IFAC didirikan untuk memperkuat profesi akuntansi di seluruh dunia untuk kepentingan umum oleh :

1. Mengembangkan standar internasional yang berkualitas tinggi dalam audit dan jaminan , akuntansi sektor publik , etika , dan pendidikan bagi akuntan profesional dan mendukung adopsi mereka dan menggunakan ;

2. Memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama antar instansi anggotanya ;

3. Berkolaborasi dan bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya , dan

4. Melayani sebagai juru bicara internasional untuk profesi akuntansi .

Pada pertemuan pertama Majelis IFAC dan Dewan pada bulan Oktober 1977 , program kerja 12 -point dikembangkan untuk memandu komite IFAC dan staf melalui lima tahun pertama kegiatan . Banyak elemen dari program kerja ini masih relevan sampai sekarang . Dimulai dengan 63 anggota pendiri dari 51 negara pada tahun 1977 , keanggotaan IFAC telah berkembang menjadi sekarang termasuk 179 anggota dan asosiasi di 130 negara dan yurisdiksi di seluruh dunia .

 

IASB

IASB didirikan pada tahun 2001 dan merupakan badan penetapan standar dari IFRS Foundation, sebuah, swasta independen, tidak-untuk organisasi nirlaba. IASB berkomitmen untuk mengembangkan , untuk kepentingan umum , satu set standar akuntansi berkualitas tinggi global yang memberikan kualitas tinggi informasi yang transparan dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan bertujuan umum . Dalam mengejar tujuan ini IASB melakukan konsultasi publik yang ekstensif dan mencari kerjasama dari badan-badan internasional dan nasional di seluruh dunia . IASB memiliki 15 anggota penuh – waktu diambil dari 11 negara dan berbagai latar belakang profesi . Pada bulan Juli 2012, Dewan akan diperluas menjadi 16 anggota . Anggota dewan yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pembina dari IFRS Foundation, yang diminta untuk memilih kombinasi terbaik yang tersedia keahlian teknis dan keragaman bisnis internasional dan pengalaman pasar . Dalam pekerjaan mereka Pengawas bertanggung jawab kepada Dewan Pemantauan otoritas publik .

Di bawah Yayasan Konstitusi IFRS , IASB memiliki tanggung jawab penuh untuk semua hal teknis dari IFRS Yayasan termasuk :

  •          kebijaksanaan penuh dalam mengembangkan dan mengejar agenda teknis , tunduk pada persyaratan tertentu konsultasi dengan Pembina dan masyarakat
  •          penyusunan dan penerbitan SAK ( selain Interpretasi ) dan draft eksposur , mengikuti proses hukum yang diatur dalam Konstitusi
  •          persetujuan dan penerbitan Interpretasi yang dikembangkan oleh Komite Interpretasi IFRS .

Badan penasehat resmi IASB menyediakan saluran penting bagi IASB untuk menerima masukan pekerjaan dan untuk berkonsultasi pihak yang berkepentingan dari berbagai latar belakang dan wilayah geografis secara transparan .

Badan penasehat formal didirikan khusus untuk terlibat dengan pekerjaan IASB biasanya secara teratur (terlepas dari kelompok kerja , yang pertemuan berlangsung atas dasar ad hoc ) . Pertemuan dengan badan-badan ini diadakan di depan umum dan bahan pertemuan yang relevan yang dibuat tersedia di website . Dimana teknis layak , pertemuan juga direkam dan webcast .

Namun, IASB terlibat dengan berbagai badan , yang tidak terbatas pada badan-badan penasihat formal. Misalnya , interaksi dengan lembaga yang menetapkan standar regional dan nasional merupakan komponen penting dari kegiatan konsultasi IASB . Selain itu, ia terlibat dengan sejumlah entitas dan organisasi secara ad hoc sebagai bagian dari proyek kegiatan outreach tertentu atau dapat membuat hoc kelompok penasihat sementara ad ahli untuk membantu IASB di daerah proyek terkait tertentu .

 

sumber :

http://www.ifac.org

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Accountants

http://www.iasplus.com

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards_Board

http://www.ifrs.org/The-organisation/Pages/IFRS-Foundation-and-the-IASB.aspx

 

Tiga Bursa Efek di Dunia Beserta Ketentuan Pelaporan Keuangan

Standard

Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut, bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Biasanya terdapat suatu lokasi pusat, setidaknya untuk catatan, namun perdagangan kini semakin sedikit dikaitkan dengan tempat seperti itu, karena bursa saham modern kini adalah jaringan elektronik, yang memberikan keuntungan dari segi kecepatan dan biaya transaksi. Karena pihak pihak yang bertransaksi tidak perlu saling tahu lawan transaksinya, perdagangan dalam bursa hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota, sang pialang saham. Permintaan dan penawaran dalam pasar-pasar saham didukung faktor-faktor yang, seperti halnya dalam setiap pasar bebas, memengaruhi harga saham (lihat penilaian saham). Berikut ini akan membahas tentang 3 bursa efek di Dunia beserta ketentuan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek tersebut.

Bursa Efek Indonesia (BEI)

Di Indonesia, pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan bernama BEI (Bursa Efek Indonesia). BEI terbentuk pada tanggal 1 Desember 2007. BEI terbentuk atas dasar penggabungan antara BEJ (Bursa Efek Jakarta) dengan BES (Bursa Efek Surabaya) dimana BEJ tumpuan kinerjanya terutama pada saham, sedangkan di BES tumpuan kinerjanya pada obligasi. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Di dalam BEI berisikan tentang informasi laporan keuangan perusahaan yg terdaftar di bursa efek tersebut. Berikut adalah ketentuan laporan keuangan bagi perusahaan yang terdaftar di BEI :

1. Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III unaudited selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal Laporan Keuangan Triwulan dimaksud.

2. Laporan Keuangan yang tidak disertai laporan akuntan, disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan dimaksud.

3.  Laporan Keuangan yang disertai laporan akuntan, dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-2 (dua) setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan dimaksud

4.  Laporan Keuangan yang disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan, disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan dimaksud.

5. Laporan Keuangan Tahunan dalam bentuk laporan keuangan audited, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Namun peraturan tersebut kemudian tidak berlaku bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 40/BL/2007. Dalam lampirannya, yaitu Peraturan Bapepam Nomor X.K.7, disebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan mengikuti ketentuan di negara lain tersebut.

Secara keseluruhan omponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan yaitu :

1. Neraca

2. Laporan Laba Rugi

3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Laporan Arus Kas

New York Stock Exchange (NYSE)

Bursa Efek New York (sering disebut sebagai NYSE) adalah salah satu bursa saham terbesar di dunia. Bursa ini terletak di 11 Wall Street, Lower Manhattan, New York City, New York, Amerika Serikat.

NYSE dioperasikan oleh NYSE Euronext yang dibentuk oleh penggabungan NYSE pada tahun 2007 dengan bursa saham elektronik sepenuhnya Euronext. Lantai perdagangan NYSE terletak di 11 Wall Street dan terdiri dari empat kamar yang digunakan untuk fasilitasi perdagangan. Sebuah lantai perdagangan kelima, terletak di 30 Broad Street, ditutup pada Februari 2007. Bangunan utama, terletak di 18 Broad Street, antara sudut-sudut Wall Street dan Exchange Place, ditetapkan sebagai National Historic Landmark pada tahun 1978, seperti bangunan di 11 Wall Street.

Ketentuan pelaporan keuangan emiten NYSE diatur penuh oleh Komisi Pengawas Pasar Modal atau Securities Exchange Commission  (SEC).  Guna melaksanakan mandat yang diberikan maka SEC menetapkan sesuatu aturan yg mewajibkan perusahaan publik untuk  menyerahkan laporan keuangan secara berkala setiap kwartal & juga laporan tahunan melalui Securities Act of 1993.

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di NYSE yang harus mengumumkan laporan keuangannya kepada masyarakat, dan yang harus segera diumumkan antara lain dividen tahunan, laba tahunan maupun dividen dan laba sementara.

Bombay Stock Exchange (BSE)

Bursa Efek Mumbai (Bombay)  atau dalam bahasa inggrisnya BSE (Bombay Stock Exchange) adalah bursa saham terletak di Mumbai, Maharashtra, India, dan merupakan bursa saham tertua diAsia. Didirikan di Jalan Dalal pada tahun 1875 untuk menjadi sebuah organisasi resmi dikenal sebagai ‘The Native Share & Stock Brokers Association’. BSE saat ini ditempatkan di Menara Phiroze Jeejeebhoy di Jalan Dalal, daerah Fort. Bursa ini adalah bursa saham terbesar ke-8 di dunia dan juga bursa saham terbesar ke-4 di Asia dengan kapitalisasi pasar. BSE memiliki jumlah perusahaan terdaftar terbesar di dunia.

Indeks pasar saham utama BSE adalah BSE Sensex, dikenal sebagai BSE 30 atau Indeks SENSEX (Indeks Sensitif Mumbai), indeks tiga puluh saham utama tertimbang dengan kapitalisasi pasar. Meskipun ada banyak bursa lainnya, akun BSE dan Bursa Saham Nasional India untuk mayoritas perdagangan ekuitas di India. Sementara kedua memiliki total kapitalisasi pasar sama, volume saham NSE biasanya dua kali dari BSE.

Mumbai (Bombay) bursa saham sekarang terdaftar lebih dari 6000 saham. Ketentuan agen yang mengawasi fungsi pasar pasar modal adalah Securities and Exchange Board of India (SEBI), agen departemen keuangan yang dibentuk tahun 1988 dan diberi kewenangan secara hukum tahun 1992. Pada garis besarnya, pembukuan dan pengungkapan kebutuhan bari perusahaan terdaftar sama dengan mereka yang ada di AS.

Ketentuan pelaporan Keuangan perusahaan yang terdaftar di BSE yaitu laporan keuangan terdiri atas neraca dua tahun, laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan kebijakan akuntansi dan catatan. Perusahaan yang tidak terdaftar hanya perlu menyiapkan laporan intinya saja, akan tetapi bagi perusahaan yang terdaftar harus menyiapkan laporan gabungan dan laporan inti.

Pada pengukuran akuntansi, anak perusahaan digabungkan ketika induk perusahaan memiliki saham lebih dari setengah kemampuan voting atau mengontrol pengaturan komposisi dewan direktur.

Berdasarkan informasi diatas dapat terlihat perbandingannya dari segi laporan keuangan yang diwajibkan, lalu lembaga pengawas pasar modal. Namun disetiap pelaporan keuangan mempunyai hukum Hukum Akuntansi Komersial yang mewajibkan laporan keuangan harus membuat Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas Pemilik, Laporan Arus Kas, Catatan dan setiap pelaporan keuangan harus sesuai dengan yang ditetapkan standar internasioanl yaitu FASB dan IFRS.

 

 

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek_Indonesia

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1204/1/akuntansi-firman.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek_New_York

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek_Bombay

http://eghasyamgrint.wordpress.com/

Opini Pelanggaran Hukum terhadap Pelanggaran Etika

Standard

Berdasarkan artikel yang saya baca, hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

Banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran hukum berbeda dengan kejahatan namun bisa juga dikenakan sanksi SEHARUSNYA. Kejahatan adalah pelanggaran yang bukan hanya melanggar hukum perundang-undangan tetapi juga nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan di masyarakat. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan, tidak memberi efek langsung pada orang lain. Namun di Indonesia terdapat tindakan-tindakan yang dimaklumi padahal termasuk  pelanggaran hukum.

Kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran hukum terhadap pelanggaran etika yang nyatanya masih kerap kali dimaklumi. Misalnya saya ambil contoh yaitu kelakuan para pejabat indonesia sebanyak 75 mobil dinas anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2004-2009 belum dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, para wakil rakyat itu sudah mengakhiri masa jabatannya. Para anggota Dewan kecuali empat pimpinan Dewan diberi fasilitas berupa mobil dinas Toyota Altis tahun 2007. Mobil itu dibeli dengan menggunakan APBD DKI dan berfungsi sebagai mobil operasional. Jadi, begitu anggota Dewan berhenti, mereka wajib mengembalikan mobil tersebut. Para pejabat yang tidak mempunyai etika untuk berkewajiban mengembalikan fasilitas yg diberikan kepada negara seharusnya diberi sanksi tetapi masih kerap dimaklumi. Masih banyak lagi sebenarnya tindakan pelanggaran hukum terhadap pelanggaran etika seperti tidur saat rapat paripurna, kasus suap dan korupsi, berkelahi sampai video porno, kalau semuanya dibahas satu persatu tidak akan cukup. Setidaknya itulah gambaran negatif kelakuan para pejabat yang tidak perlu ditiru. Dan sangat disayangkan peristiwa tersebut bukan untuk diselesaikan secara hukum namun hanya dipandang sebagai peristiwa politik yang disesalkan.

Pelanggaran hukum memang berkaitan sekali dengan pelanggran etika. Seperti contoh di atas, di saat seorang pemimpin kita melakukan tindakan pelanggaran hukum pasti akan ada pertanyaan “Dimana etika para pemimpin kita???”. Pemimpin yang seharusnya memberi contoh yang baik terhadap rakyatnya tetapi malah melakukan tindakan pelanggaran hukum. Seperti misalnya lagi ketua mahkamah konstitusi yang melakukan tindakan korupsi si Akil Mochtar. Mahkamah konstitusi yang merupakan lembaga tertinggi penegak hukum di Indonesia ketuanya saja melakukan korupsi, siapa lagi yang dapat kita pecaya?. Seharusnya para pemimpin lebih mendalami lagi tentang etika profesi dan hukum dengan benar dan bijaksana sehingga masyarakat dapat percaya kembali bahwa hukum akan ditegakkan secara adil.

http://www.anneahira.com/pelanggaran-hukum.htm

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum.html

Aside

Berdasarkan artikel yang saya baca, hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

Banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran hukum berbeda dengan kejahatan namun bisa juga dikenakan sanksi SEHARUSNYA. Kejahatan adalah pelanggaran yang bukan hanya melanggar hukum perundang-undangan tetapi juga nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan di masyarakat. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan, tidak memberi efek langsung pada orang lain. Namun di Indonesia terdapat tindakan-tindakan yang dimaklumi padahal termasuk  pelanggaran hukum.

Kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran hukum terhadap pelanggaran etika yang nyatanya masih kerap kali dimaklumi. Misalnya saya ambil contoh yaitu kelakuan para pejabat indonesia sebanyak 75 mobil dinas anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2004-2009 belum dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, para wakil rakyat itu sudah mengakhiri masa jabatannya. Para anggota Dewan kecuali empat pimpinan Dewan diberi fasilitas berupa mobil dinas Toyota Altis tahun 2007. Mobil itu dibeli dengan menggunakan APBD DKI dan berfungsi sebagai mobil operasional. Jadi, begitu anggota Dewan berhenti, mereka wajib mengembalikan mobil tersebut. Para pejabat yang tidak mempunyai etika untuk berkewajiban mengembalikan fasilitas yg diberikan kepada negara seharusnya diberi sanksi tetapi masih kerap dimaklumi. Masih banyak lagi sebenarnya tindakan pelanggaran hukum terhadap pelanggaran etika seperti tidur saat rapat paripurna, kasus suap dan korupsi, berkelahi sampai video porno, kalau semuanya dibahas satu persatu tidak akan cukup. Setidaknya itulah gambaran negatif kelakuan para pejabat yang tidak perlu ditiru. Dan sangat disayangkan peristiwa tersebut bukan untuk diselesaikan secara hukum namun hanya dipandang sebagai peristiwa politik yang disesalkan.

Pelanggaran hukum memang berkaitan sekali dengan pelanggaran etika. Seperti contoh di atas, di saat seorang pemimpin kita melakukan tindakan pelanggaran hukum pasti akan ada pertanyaan “Dimana etika para pemimpin kita???”. Pemimpin yang seharusnya memberi contoh yang baik terhadap rakyatnya tetapi malah melakukan tindakan pelanggaran hukum. Seperti misalnya lagi ketua mahkamah konstitusi yang melakukan tindakan korupsi si Akil Mochtar. Mahkamah konstitusi yang merupakan lembaga tertinggi penegak hukum di Indonesia ketuanya saja melakukan korupsi, siapa lagi yang dapat kita pecaya?. Seharusnya para pemimpin lebih mendalami lagi tentang etika profesi dan hukum dengan benar dan bijaksana sehingga masyarakat dapat percaya kembali bahwa hukum akan ditegakkan secara adil.

http://www.anneahira.com/pelanggaran-hukum.htm

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum.html

Opini Pelanggaran Hukum Trerhadap Pelanggaran Etika

UU NO.5 TAHUN 2011 AP (AKUNTAN PUBLIK) DALAM MENGHADAPI ERA INTERNATIONAL FINANCIAL REPORT STANDARD (IFRS)

Standard

Profesi Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang turut mendukung dunia usaha. Bahkan dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, akan terjadi peningkatan kebutuhan akan jasa Akuntan Publik, terutama kebutuhan atas kualitas Informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik dengn baik. Meskipun demikian, masih dimungkinkan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik.

Untuk melindungi kepentingan publik, maka diperlukan adanya undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik, Undang-Undang yang ada lebih dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. UU No.34 tahun 1954 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar bagi profesi Akuntan Publik. Selama 14 bulan Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah berupaya merumuskan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik sehingga menghasilkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2011.

UUD Repoblik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menjelaskan bahawa Profesi Akuntan Publik merupakan  suatu profesi  yang  jasa utamanya  adalah  jasa   asuransi  dan  hasil  pekerjaannya  digunakan  secara  luas oleh  publik  sebagai  salah  satu  pertimbangan  penting  dalam pengambilan  keputusan.  Dengan  demikian,  profesi  Akuntan  Publik memiliki  peranan  yang  besar  dalam  mendukung  perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan  transparansi dan  mutu informasi dalam bidang keuangan. Secara garis besar UU. 5 tahun 2011 itu mengenai tugas, hak, kewajiban, tanggungjawab, sanksi dan lainnya dari seorang akuntan publik.

Banyak hal yang dapat dianalisis oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ini melalui undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Salah satu hal tersebut yaitu  tentang menghadapi Konvergensi atau adopsi standar keuangan yang baru dari PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) menjadi IFRS (International Financial Reporting Standards).

         Apa itu IFRS? IFRS adalah singkatan dari International Financial Reporting Standards atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional.  IFRS adalah bagian akuntansi internasional di mana untuk mengatur dan melaporkan informasi keuangan. Hal ini berasal dari pernyataan dari Akuntansi yang berbasis di London International Standards Board (IASB).

Saat ini IFRS merupakan bagian akuntansi yang diperlukan dalam lebih dari 120 negara. Hal ini membutuhkan usaha untuk melaporkan hasil keuangan mereka dan posisi keuangan menggunakan aturan yang sama, ini berarti bahwa, kecuali ada manipulasi penipuan, ada keseragaman yang cukup besar dalam pelaporan keuangan dari semua bisnis yang menggunakan IFRS, yang membuatnya lebih mudah untuk membandingkan dan kontras hasil keuangan mereka.

Tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia yaitu menghadapi MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean ) dan Pasar bebas AFTA pada tahun 2015 mendatang. Para akuntan publik di indonesia secara tidak langsung harus mengikuti standar laporan keuangan IFRS. Apalagi Undang-Undang No.5 Tentang Akuntan Publik memang sudah nyata-nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di dunia Internasional. Secara tidak langsung kondisi seperti ini bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia tentunya akan lebih memilih untuk merekrut akuntan asing yg sudah lebih dulu paham tentang standard IFRS.

Banyak hal dalam IFRS yang akan diadopsi berbeda dengan prinsip yang saat ini berlaku. Beberapa hal terbesar dari perbedaan itu antara lain :

  1. Penggunaan Fair-value Basis dalam penilaian aktiva, baik aktiva tetap, saham, obligasi dan lain-lain, sementara sampai dengan saat ini penggunaan harga perolehan masih menjadi basic mind akuntansi Indonesia. Sayangnya IFRS sendiri belum memiliki definisi dan petunjuk yang jelas dan seragam tentang pengukuran berdasarkan nilai wajar ini.
  2.  Jenis laporan keuangan berdasarkan PSAK terdiri dari 4 elemen (Neraca, Rugi-Laba dan Perubahan Ekuitas, Cashflow, dan Catatan atas Laporan keuangan). Dalam draft usulan IFRS menjadi 6 elemen (Neraca, Rugi-Laba Komprehensif, Perubahan Ekuitas, Cashflow, Catatan atas Laporan keuangan, dan Neraca Komparatif). Penyajian Neraca dalam IFRS tidak lagi didasarkan pada susunan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas, tapi dengan urutan Aktiva dan Kewajiban usaha, Investasi, Pendanaan, Perpajakan dan Ekuitas. Laporan Cashflow tidak disajikan berdasarkan kegiatan Operasional, Investasi dan Pendanaan, melainkan berdasarkan Cashflow Usaha (Operasional dan investasi), Cashflow perpajakan dan Cashflow penghentian usaha.
  3. Perpajakan perusahaan, terutama terkait pajak atas koreksi laba-rugi atas penerapan IFRS maupun atas revaluasi aktiva berdasarkan fair-value basis.

Melihat pentingnya mengadopsi IFRS para akuntan publik di Indonesia dapat bersaing di dunia Intersnasioal karena dengan diberlakukannya IFRS para akuntan publik dapat menyajikan laporan keuangan dengan kualitas dan kredibilitas tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa pengguna laporan keuangan tidak hanya para calon investor dalam negeri tapi juga dunia internasional. Dengan demikian para akuntan pubkik harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya dalam menghadapi IFRS agar tidak kalah saing dengan akuntan asing yang dusah lebih dulu memahami standar IFRS.

Referensi :

http://akuntansi-unsika.blogspot.com/2012/05/apa-itu-ifrs.html#.UpiUJ8Qwom0

http://farfat.wordpress.com/2013/11/29/uu-kode-etik-tahun-2010-dengan-kewajiban-perusahaan-menyajikan-laporan-keuangan-sesuai-dengan-ifrs/

Tugas Review Jurnal

Standard

Judul                                : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Pengarang                     : Fitria Kusumawardani

Diterbitkan                    : Accounting Analysis Journal

Waktu Diterbitkan      : Februari 2013

LATAR BELAKANG

Laporan keuangan merupakan instrumen yang penting bagi perusahaan karena laporan keuangan sebagai penghubung terhadap pihak luar atau pihak pemegang saham. Agar pihak pemegang saham mempercayai laporan keuangan perusahaan harus menunjuk pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberikan pendapat atau opini terhadap laporan keuangan perusahaan. Seorang auditor membutuhkan waktu yang cukup agar  menghasilkan opini audit yang obyektif, selain itu laporan keuangan harus diterbitkan di BEI tepat waktu dalam arti harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Berdasarkan peraturan BAPEPAM, laporan keuangan harus diterbitkan paling lambat 90 hari setelah tahun tutup buku, tetapi masih banyak perusahaan go public yangmasih melewati batas waktu. Hal ini yang medasari penelitian untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Audit delay yaitu waktu penundaan pelaporan laporan keuangan perusahaan yang diukur dari tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan hingga dipublikasikan di BEI. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur karena memiliki aktiva yang cukup kompleks dan memiliki perhitungan yang sangat rumit sehingga auditor membutuhkan waktu lebih lama. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan diteliti sebagai faktor dari audit delay, yaitu kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik dan opini auditor.

METODOLOGI PENELITIAN

Data Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2009-2010. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 133 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2010. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling dengan menghasilkan sampel sebanyak 90 perusahaan.

Variabel Penelitian

  • Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dilambangkan dengan Y. Audit delay diukur dari jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal dipublikasikannya laporan keuangan di BEI.

  • Variable Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kodisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan opini auditor yang dilambangkan dengan X.

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian melalui Indonesian Capital Market Didectory (ICMD).

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan yaitu dengan SPSS.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variabel-variabel yang diteliti yang mencakup nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Lalu dilanjutkan dengan analisis regresi berganda guna menguji pengaruh kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan opini auditor terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2010. Sebelum analisis regresi berganda dilakukan, maka harus terlebih dahulu dengan uji prasyarat yaitu uji  untuk memastikan model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah normalitas, dan linearitas. Lalu menguji dengan uji asusmsi klasik guna untuk memastikan model regresi tidak terdapat masalah autokolerasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Setelah itu menganalisis regresi linear berganda lalu dilanjutkan dengan uji hipotesis, yaitu uji simultan (uji F), uji parsial (uji T) dan uji koefisien determinasi (R2).

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Dilihat dari tabel dapat dilihat bahwa nilai minimum kondisi perusahaan tahun 2009 sebesar -909,60 lebih tinggi dibanding tahun 2010 yaitu sebesar -4,54, sedangkan nilai maksimum tahun 2009 lebih rendah yaitu sebesar 4,82 dibanding tahun 2010 sebesar 5,13. Hal ini berarti kondisi perusahaan tahun 2010 lebih baik daripada kondisi perusahaan tahun 2009.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa besarnya nilai Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,745 dan lebih besar dari 0,05. Selain itu, nilai Kolmogorov- Smirnov (K-S) sebesar 0,680 dan tidak signifikan pada 0,05 maka dapat dikatakan bahwa uji normalitas terpenuhi.

Uji Linieritas

Berdasarkan hasil uji linearitas diperoleh P-value pada harga F sebesar 0,167. hal ini menunjukkan bahwa P-value lebih besardari 0,05. Hasil tersebut, berarti menunjukkan bahwa pola regresi dapatdinyatakan linear.

Uji Autokolerasi

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini bebas dari autokorelasi dilihat dari nilai D-W lebih besar dari batas (du) dan kurang dari (4-du), yaitu 1,774<1,971<2,226.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolonieritas menunjukkan setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: Y=94,638 – 2,637 X1 – 12,276 X2 -3,435 X3.

Uji F

Pada Uji F Tabel 2 diperoleh nilai F = 54.927>2.65 (dan sig = 0,000 < 5 % ini berarti variable independen kondisi perusahaan, ukuran KAP, opini auditor secara simultan benar-benar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen audit delay. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan opini auditor sudah dapat mempengaruhi audit delay.

Uji T

  • Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel kondisi perusahaandiperoleh nilai thitung = -5.012>1,973 = ttabel, dan sig =0,000 = 0,00 ≥ 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel kondisi perusahaan secara statistik berpengaruh negatif terhadap variabel dependen audit delay. Tingginya tingkat kondisi perusahaan yang baik pada suatu perusahaan mengidentifikasikan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan yang sehat. Perusahaan yang berada dalam kondisi sehat, tidak akan mengalami banyak kesulitan saat proses audit berlangsung. Hal ini dikarenakan, perusahaan dengan kondisi baik, cenderung memiliki pengendalian intern dan ekstern yang baik pula, sehingga auditor tidak akan menemui kesulitan dalam pelaksanaan audit dan audit delay akan semakin singkat.
  • Pada variabel X2(ukuran KAP ) diperoleh nilai thitung = -6.366dengan nilai sig = 0,000< 5% jadi Ho ditolak, Ini berarti variabel independen ukuran KAP secara statistik berpengaruh negatif terhadapvariabel dependen audit delay. Semakin besar ukuran KAP maka akan menjamin suatu kredibilitas yang baik bagi KAP itu sendiri. KAP yang sudah besar tentunya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan audit laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh perusahaan dan para investor.
  • Pada variabel X3 (Opini auditor) diperoleh nilai thitung = -5.179 dan sig =0,00% <5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel independen Opini auditor secara statistik berpengaruh negatif terhadap variabel dependen audit delay. Opini audit yang baik harus mengemukakan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan dan tidak ada penyimpangan material yang dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan. Perusahaan yang mendapat opini negatif dari auditor cenderung akan menutupi laporan keuangannya sehingga akan memperpanjang audit delay.

Koefisien Determinasi Ganda (Adjusted R2)

Pada hasil koefisien determinasi ganda diperoleh nilai Adjusted R2 = 0,475 = 47,5% ini berarti variabel bebas kondisi perusahaan, ukuran KAP, dan opini auditor perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen audit delay sebesar 47,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Koefisien Determinasi Parsial

Besarnya pengaruh kondisi perusahaan adalah 12,46% yang diperoleh dari kondisi perusahaan dikuadratkan yaitu (-0.353)2. Besarnya pengaruh KAP adalah 18,74% yang diperoleh dari KAP dikuadratkan yaitu (-0.433)2. Besarnya pengaruh opini auditor adalah 13,24% yang diperoleh dari Opini auditor dikuadratkan yaitu (-0.364)2.

SIMPULAN

Simpulan berdasarkan hasil dari pembahsan terhadap penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan opini auditor secara simultan berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan secara parsial kondisi perusahaan, ukuran kantor publik, dan opini auditor berpengaruh terhadap audit delay.

KETERBATASAN

  • Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu kodisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan opini auditor.
  • Pnelitian ini memiliki jumlah data terbatas yakni periode 2009-2010.

Nama Periview : Sentika Wiguna